DLH

Pemkot Makassar Jajaki Sistem Digital Pengangkutan Sampah di 15 Kecamatan Makassar

Sampah Terpadu
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dr Helmy Budiman bertemu Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki transformasi sistem pengangkutan sampah melalui pemanfaatan teknologi digital. Rencana ini diarahkan untuk menyatukan pola operasional armada kebersihan di 15 kecamatan agar lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diawasi.

Hal itu terungkap saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dr Helmy Budiman bertemu Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

Munafri Arifuddin menilai pembenahan sistem pengangkutan sampah di Makassar perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik setiap wilayah.

Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, serta jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan layanan kebersihan di setiap wilayah tidak dapat disamakan.

Persoalan akses menjadi salah satu tantangan. Sejumlah kawasan permukiman memiliki lorong dan gang sempit yang tidak memungkinkan kendaraan pengangkut berukuran besar masuk hingga ke titik penjemputan.

Dua Pegawai DLH Makassar Raih Penghargaan pada HUT ke-419, Ini Prestasinya

Karena itu, Pemkot Makassar selama ini menggunakan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari kawasan permukiman. Sampah kemudian dipindahkan ke kendaraan berukuran lebih besar untuk dibawa menuju TPA Tamangapa.

“Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar,” ujar Munafri.

Selain persoalan akses, pola pengangkutan di setiap kecamatan juga belum seragam. Ada wilayah yang menjalankan pengangkutan pada malam hari, sementara kecamatan lain melaksanakannya pada pagi hari.

Pengelolaan sampah dari sektor usaha, seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka), turut memiliki pola tersendiri. Sebagian menggunakan jasa penjemputan, sedangkan lainnya mengangkut sampah secara mandiri.

Beragam pola tersebut mendorong Munafri untuk membangun satu sistem kendali yang dapat menyatukan aktivitas pengangkutan sampah di seluruh wilayah.

TPA Tamangapa Makassar Dibenahi, Pemkot Bangun Jalan dan Tata Zona Penimbunan Sampah

“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegasnya.

Melalui sistem terintegrasi, pemerintah berharap dapat menghitung kebutuhan armada, penggunaan BBM, biaya operasional, serta volume layanan pengangkutan yang harus dibayarkan setiap bulan.

Pembenahan ini juga diharapkan membuat pencatatan administrasi lebih akurat, termasuk dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk petugas penyapu, tenaga pengangkutan, kendaraan roda tiga, hingga mobil pengangkut sampah.

Transformasi Digital Tak Hilangkan Pekerjaan Pemulung

Meski mendorong modernisasi, Munafri menegaskan perubahan sistem tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor persampahan.

Ia memastikan transformasi manajemen bukan berarti menggantikan seluruh tenaga kerja dengan teknologi atau menyingkirkan pemulung. Masyarakat yang selama ini terlibat dalam aktivitas persampahan tetap harus memperoleh ruang dan dilibatkan dalam sistem baru.

DLH Makassar Beri Penghargaan Penggiat Lingkungan dan Tenaga Lapangan

“Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” katanya.

Munafri juga melihat perlunya pembentukan klaster atau pengelompokan pekerja agar setiap kelompok memiliki peran yang jelas dan dapat terhubung dengan pola operasional yang akan dibangun.

Dengan pendekatan tersebut, transformasi persampahan diharapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi kendaraan dan anggaran, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pekerjaan serta aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Penghitungan Retribusi Persampahan Ikut Dibenahi

Selain operasional armada, Munafri menyoroti perlunya penghitungan retribusi persampahan yang lebih akurat dan berkeadilan.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar selama ini memberikan pembebasan retribusi kepada kelompok rumah tangga tertentu dengan mempertimbangkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

Sementara itu, masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menjadi bagian dari potensi penerimaan retribusi daerah.

Ke depan, pemerintah ingin memiliki perhitungan yang lebih transparan mengenai biaya layanan, penerimaan retribusi, serta kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan pembebasan biaya.

“Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tutup Munafri.

Penjajakan kerja sama ini masih berada pada tahap awal. Jika diterapkan, sistem digital tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola persampahan Makassar, mulai dari pengawasan armada hingga perhitungan biaya layanan. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *