GOWA — Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Koordinasi tersebut difokuskan pada sinkronisasi informasi keuangan daerah, evaluasi realisasi anggaran, serta pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi belanja pemerintah.
Langkah itu dilakukan melalui kunjungan kerja tim pengawasan KP2KP Sungguminasa yang terdiri atas sejumlah Account Representative (AR) ke kantor BPKD Kabupaten Gowa, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, tim KP2KP Sungguminasa berkoordinasi langsung dengan Kepala BPKD Gowa, Mahmud, S.Sos., M.M.
Memasuki triwulan IV, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah mengalami peningkatan. Karena itu, koordinasi kedua instansi diarahkan untuk mengidentifikasi langkah yang dapat mendukung percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun.
Pembahasan mencakup evaluasi rencana pelaksanaan kegiatan dan sisa anggaran yang masih harus direalisasikan. Perhatian khusus diberikan pada belanja pengadaan barang dan jasa serta berbagai transaksi belanja pemerintah lainnya.
Selain percepatan realisasi anggaran, pemenuhan kewajiban perpajakan juga menjadi salah satu agenda utama. Kedua pihak membahas ketepatan pelaksanaan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi pemerintah.
Kepatuhan terhadap tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan administrasi perpajakan instansi pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Koordinasi juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala administratif maupun teknis yang berpotensi menghambat kelancaran realisasi anggaran menjelang penutupan tahun.
Petakan Potensi Penerimaan Pajak
Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian dari upaya memetakan potensi penerimaan pajak pada triwulan IV.
Informasi mengenai rencana pencairan dan realisasi belanja pemerintah dapat menjadi bahan bagi tim pengawasan untuk memperkirakan transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan.
Dengan pertukaran informasi tersebut, pengawasan dan pendampingan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, terutama ketika volume transaksi pemerintah meningkat menjelang akhir tahun anggaran.
Langkah ini sekaligus mendukung penyusunan evaluasi kinerja fiskal dan realisasi penerimaan pada akhir tahun agar lebih akurat dan akuntabel.
Kepala BPKD Kabupaten Gowa, Mahmud, menyambut baik koordinasi yang dilakukan KP2KP Sungguminasa. Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Komunikasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu kedua instansi mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang muncul selama proses pelaksanaan anggaran.
Melalui koordinasi tersebut, KP2KP Sungguminasa dan BPKD Gowa berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah. (*)



Komentar