Ekonomi Pemprov Sulsel

Marsuki Apresiasi Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,75 Persen, Ingatkan Kualitas dan Pemerataan

Marsuki DEA
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Prof. Dr. H. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D.,

MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai 5,75 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Meski mencatatkan capaian positif, pemerataan manfaat pembangunan dinilai masih menjadi pekerjaan penting agar pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Prof. Dr. H. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D., mengapresiasi kinerja ekonomi Sulsel. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan, melainkan juga dari kualitas, keberlanjutan, dan distribusi manfaatnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sulsel tumbuh 5,75 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan III 2026. Sementara secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (ctc), pertumbuhannya mencapai 6,05 persen.

Sulsel juga memberikan kontribusi sebesar 3,29 persen terhadap perekonomian nasional. Capaian tersebut menempatkan provinsi ini pada peringkat kesembilan sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Angka pertumbuhan Sulsel tersebut melampaui kinerja ekonomi nasional yang tercatat tumbuh 5,47 persen secara tahunan dan 5,45 persen secara kumulatif pada periode yang sama.

Gubernur Andi Sudirman Salurkan Bantuan Peralatan Usaha untuk 387 UMKM Sulsel

“Jadi, pertumbuhan Sulsel bisa diapresiasi,” ujar Marsuki, Senin (16/11/2026).

Menurut Marsuki, industri pengolahan, terutama makanan dan minuman, serta sektor konstruksi menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski demikian, ia menekankan perlunya melihat lebih jauh siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut, sumber pertumbuhannya, serta kemampuan ekonomi daerah mempertahankan kinerja positif dalam jangka panjang.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjawab seberapa besar peningkatan nilai tambah, tetapi juga perlu dilihat siapa yang menikmati hasilnya, dari mana asalnya, dan apakah dapat bertahan,” jelasnya.

Infrastruktur dan Penguatan Industri Perlu Dievaluasi

Marsuki menilai sejumlah program pembangunan Pemprov Sulsel memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya pembangunan infrastruktur melalui proyek tahun jamak atau multiyears project yang menjadi program prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Pengadaan Tanah Bypass Mamminasata Berlanjut, Pemprov Sulsel Serap Aspirasi Warga Maros

Menurutnya, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya menggerakkan sektor konstruksi, tetapi juga memperbaiki konektivitas antarwilayah dan meningkatkan efisiensi logistik.

Namun, manfaat proyek tersebut perlu diukur setelah infrastruktur selesai dan berfungsi optimal. Penggunaan material, peralatan, serta tenaga kerja lokal juga perlu didorong agar dampak ekonomi pembangunan lebih banyak dirasakan masyarakat Sulsel.

“Turunnya biaya angkut dari sentra produksi ke pelabuhan baru terjadi setelah proyek rampung dan berfungsi. Itu harus dibuktikan dengan data waktu tempuh, biaya logistik, dan volume muat di pelabuhan,” jelas Marsuki.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan keberlanjutan pembiayaan proyek agar pembangunan infrastruktur tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.

Selain infrastruktur, penguatan industri kecil dan menengah (IKM) melalui pembinaan usaha, peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi halal, dan fasilitasi ekspor dinilai perlu terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

KP2KP Sungguminasa dan BPKD Gowa Perkuat Koordinasi Perpajakan Jelang Akhir Tahun Anggaran

Hilirisasi Komoditas dan Pemberdayaan UMKM

Pada sektor industri pengolahan, Marsuki menilai peningkatan kapasitas IKM dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan sektor industri pengolahan tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. Sebab, pembentukan nilai tambah juga berasal dari industri berskala besar, termasuk industri semen dan pengolahan hasil tambang.

Karena itu, pelaku usaha kecil perlu mendapatkan dukungan agar mampu meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar. Program perbaikan kemasan, sertifikasi halal, serta fasilitasi pemasaran dan ekspor menjadi sejumlah aspek yang dinilai perlu diperhatikan.

Marsuki juga menyoroti potensi hilirisasi komoditas unggulan Sulsel, seperti kakao, rumput laut, jagung, kopi, dan perikanan.

Menurutnya, komoditas tersebut perlu dikembangkan melalui industri pengolahan di dalam daerah. Dengan begitu, nilai tambah dan kesempatan kerja dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Sulsel, bukan hanya pelaku usaha di luar daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup dilihat dari besarnya produksi komoditas. Hal yang juga perlu diukur adalah kemampuan daerah mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan ke luar wilayah.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat

Marsuki mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis meningkatkan daya beli dan memperluas kesempatan kerja secara merata.

Sebagai pembanding, konsumsi rumah tangga secara nasional tumbuh 5,04 persen pada triwulan III 2026. Angka tersebut sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Menurutnya, indikator pertumbuhan perlu dibaca bersama perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi tingkat pengangguran, kemiskinan, perkembangan upah, nilai tukar petani, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antarkabupaten dan kota.

Hal tersebut dinilai relevan dengan struktur perekonomian Sulsel yang masih ditopang sektor pertanian dan kegiatan ekonomi informal.

Marsuki menjelaskan, pertumbuhan yang didorong sektor padat modal belum tentu menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, peningkatan angka pertumbuhan perlu disertai evaluasi terhadap perkembangan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

“Selisih antara angka statistik dengan kenyataan tampaknya bukan bukti data keliru. Justru bisa menjadi pengingat bahwa pertumbuhan yang digerakkan sektor padat modal belum tentu menyerap banyak tenaga kerja, apalagi di provinsi seperti Sulsel yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada pertanian dan sektor informal,” jelasnya.

Transparansi Data Jadi Kunci Evaluasi Pembangunan

Untuk memastikan efektivitas program pembangunan, Marsuki mendorong pemerintah memperkuat transparansi dan keterbukaan data ekonomi daerah.

Data yang dinilai perlu disajikan secara lebih terukur antara lain perkembangan subsektor industri pengolahan, progres fisik dan realisasi belanja modal proyek tahun jamak, ekspor berdasarkan komoditas dan pelabuhan, serta jumlah pelaku IKM yang berhasil meningkatkan kapasitas usaha.

Ketersediaan informasi tersebut penting untuk mengevaluasi sejauh mana program pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

Program yang terbukti memberikan manfaat dapat diperkuat, sedangkan kebijakan yang belum berjalan optimal perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran.

Marsuki juga mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi triwulanan masih dapat mengalami revisi. Selain itu, pertumbuhan tahunan perlu dibaca dengan mempertimbangkan efek basis serta siklus produksi, khususnya pada sektor pertanian.

Dengan demikian, data pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi gambaran kinerja perekonomian, tetapi juga landasan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan.

Momentum Pertumbuhan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Marsuki menilai pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 5,75 persen di tengah ketidakpastian global merupakan modal positif bagi penguatan ekonomi daerah.

“Harus diakui bahwa pertumbuhan Sulsel 5,75 persen di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian merupakan modal yang baik,” sebutnya.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan momentum pertumbuhan tersebut berlanjut menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus tercermin dari kemampuan berbagai kebijakan dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak berhenti pada pencapaian angka statistik, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *