Ekonomi

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen, Perkuat Stabilisasi Rupiah

Rapat Dewan Gubernur
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%,

JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026 sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Sejalan dengan kenaikan BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan 25 bps menjadi 5,25 persen. Sementara itu, suku bunga Lending Facility naik dengan besaran yang sama menjadi 6,75 persen.

“Berdasarkan asesmen rapat BI pada 17-18 November memutuskan untuk menaikkan Bi Rate 25 basis poin menjadi 6% suku bunga deposit naik 25 basis poin menjadi 5,25% dan lending sebesar 25 basis poin naik menjadi 6,75%,” kata Gubernur BI Destry Damayanti, dalam paparan RDG BI, Rabu (18/11/2026).

Dalam siaran pers Bank Indonesia Rabu (18/11/2026), disebutkan, keputusan tersebut sebagai upaya memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus langkah antisipatif untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Di tengah pengetatan kebijakan moneter, BI tetap mempertahankan arah kebijakan makroprudensial yang longgar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pegadaian Konsolidasikan 23 Bank Sampah Binaan, Perkuat Ekonomi Sirkular di Indonesia Timur

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui perluasan penggunaan pembayaran digital, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran.

Rupiah Melemah di Tengah Tekanan Global

Keputusan menaikkan suku bunga diambil ketika ketidakpastian ekonomi dunia masih tinggi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

BI mencatat ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta instabilitas politik di kawasan Eropa turut mendorong tingginya harga minyak dan sejumlah komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan sekitar 3,1 persen, sementara tekanan inflasi dunia berada di kisaran 4,6 persen.

Kondisi tersebut turut memengaruhi arah kebijakan moneter negara-negara maju. Bank sentral Amerika Serikat, misalnya, diprakirakan masih mempertahankan kebijakan ketat, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR).

Tekanan terhadap pasar keuangan juga dipengaruhi tingginya imbal hasil surat utang Pemerintah AS atau US Treasury, serta meningkatnya risiko akibat valuasi saham perusahaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dinilai berlebihan.

UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari

Perkembangan tersebut mendorong investor global mengurangi penempatan dana di negara-negara berkembang. Dampaknya turut dirasakan Indonesia melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pada 17 November 2026, rupiah tercatat berada di level Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

Bank Indonesia menyatakan akan terus mengoptimalkan instrumen moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Upaya tersebut mencakup intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

BI juga memperkuat insentif transaksi lindung nilai serta memperluas dukungan likuiditas perbankan melalui fasilitas Cross Currency Repo (CCR).

Ekonomi Domestik Tumbuh 5,47 Persen

Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,29 persen.

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, PPN PMSE Jadi Kontributor Terbesar

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi.

Bank Indonesia melihat aktivitas ekonomi pada triwulan IV 2026 tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga didukung berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah dan perbaikan ekspektasi konsumen.

Dari sisi investasi, aktivitas manufaktur juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur meningkat dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.

Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.

Inflasi Terkendali, Kredit Perbankan Tumbuh

Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen.

Inflasi inti tercatat 2,56 persen, sedangkan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) sebesar 3,24 persen. Adapun inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra yang terdampak gangguan cuaca.

Di sektor perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.

Bank Indonesia juga mencatat insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diperoleh perbankan mencapai Rp466,2 triliun hingga minggu pertama November 2026.

Dari jumlah tersebut, alokasi untuk KLM financing channel mencapai Rp345,2 triliun, sedangkan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp121 triliun.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8–12 persen.

BI Perkuat Insentif dan Pembayaran Digital

Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pembiayaan sektor produktif.

Salah satunya melalui persiapan implementasi KLM financing channel dengan insentif paling tinggi 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Desember 2026 ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha pencipta lapangan kerja serta memperkuat akses pembiayaan UMKM.

BI juga memperkuat KLM Pendalaman Pasar Uang dengan insentif paling tinggi 2 persen dari DPK.

Di sektor pembayaran digital, BI akan mengimplementasikan kerja sama QRIS antarnegara untuk koridor Hong Kong melalui uji coba ID inbound pada minggu kedua Desember 2026.

Penguatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran daring (online payment), juga dijadwalkan mulai Januari 2027.

Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga ketahanan eksternal, stabilitas perekonomian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *