Info Pajak

DJP Sulselbartra Sosialisasikan Penghapusan Sanksi Pajak ke Fajar Group, Denda Bisa Dikurangi hingga 100 Persen

Sosialisasi Pajak
(Dari kiri) Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin, Direktur Harian Fajar, Faisal Palapa dan Kepala Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan, Muhammad Reza Fahmi, Kamis (19/11/2026)

MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menyosialisasikan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan kepada jajaran Fajar Group.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin, bersama tim yang berjumlah delapan orang.

Sosialisasi ini membahas ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang disebut sebagai PMK 71. Kebijakan tersebut memberikan kepastian mengenai mekanisme dan besaran pengurangan sanksi administrasi perpajakan, termasuk peluang penghapusan denda hingga 100 persen sesuai persyaratan yang berlaku.

Ali Zainal Abidin mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai perubahan ketentuan pengurangan sanksi administrasi perpajakan.

Menurutnya, Kanwil DJP Sulselbartra sebelumnya telah melakukan sosialisasi serupa kepada sejumlah kelompok usaha besar di Sulawesi Selatan. Fajar Group menjadi salah satu grup usaha yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, PPN PMSE Jadi Kontributor Terbesar

Ali menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan antara ketentuan baru dan aturan sebelumnya. Salah satunya menyangkut kepastian besaran pengurangan sanksi.

Jika sebelumnya tidak terdapat ketentuan persentase pengurangan yang terperinci, aturan baru memberikan skema yang lebih jelas mengenai persyaratan dan besaran pengurangan yang dapat diberikan.

Perubahan lainnya berkaitan dengan mekanisme pembayaran utang pajak yang terdiri atas pokok pajak dan sanksi administrasi.

Ali memberikan ilustrasi, apabila wajib pajak memiliki tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp100 juta, dengan komposisi Rp80 juta pokok pajak dan Rp20 juta sanksi, pembayaran Rp80 juta berdasarkan mekanisme lama akan dialokasikan secara proporsional.

Dengan skema tersebut, pembayaran Rp80 juta terbagi menjadi Rp64 juta untuk pokok pajak dan Rp16 juta untuk sanksi administrasi.

KP2KP Sungguminasa dan BPKD Gowa Perkuat Koordinasi Perpajakan Jelang Akhir Tahun Anggaran

Sementara itu, menurut penjelasan Ali, ketentuan baru mengatur bahwa pembayaran sebesar Rp80 juta dapat diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pokok pajak.

“PMK yang baru ini ketika bayar 80, ya sudah 80 itu semua masuk ke pokok. Jadi dia mengurangi pokok,” jelasnya.

PBB Sektor Tertentu Masuk dalam Kebijakan

Ali juga menjelaskan adanya perubahan terkait cakupan jenis pajak yang dapat memperoleh pengurangan sanksi administrasi.

Dalam ketentuan sebelumnya, fasilitas tersebut disebut hanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara dalam aturan baru, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu turut dimasukkan.

DJP Sulselbartra Gandeng HIPMI Sosialisasikan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Namun, ia menegaskan bahwa PBB yang dimaksud bukan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dikelola pemerintah daerah.

PBB yang menjadi cakupan kebijakan tersebut adalah PBB sektor P5L. Penjelasan lebih terperinci mengenai cakupan dan persyaratannya akan disampaikan oleh tim penyuluh perpajakan dalam kegiatan sosialisasi.

Ali berharap kegiatan tersebut dapat membantu perusahaan memahami ketentuan baru sekaligus memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai aturan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Fajar Group atas kontribusinya dalam membantu penyebarluasan informasi perpajakan. Menurut Ali, dukungan media menjadi salah satu faktor yang turut membantu Kanwil DJP Sulselbartra meraih peringkat pertama dalam kategori pemberitaan terkait pajak pada tahun ini.

Fajar Dorong Kolaborasi Edukasi Perpajakan

Dalam sambutannya, Direktur Utama Harian Fajar, Faisal Palapa, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap regulasi perpajakan menjadi hal penting bagi perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Ia menilai dinamika aturan perpajakan dan persoalan administrasi masih dapat menjadi tantangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Ketidakpahaman terhadap ketentuan serta keterlambatan administrasi berpotensi menimbulkan sanksi.

Karena itu, sosialisasi kebijakan baru dinilai dapat membantu perusahaan memahami skema, persyaratan, dan penerapan pengurangan sanksi administrasi perpajakan.

Faisal juga berharap forum tersebut berlangsung interaktif sehingga peserta dari berbagai entitas usaha di lingkungan Fajar Group dapat menyampaikan pertanyaan maupun persoalan perpajakan yang dihadapi.

Ia menyebut Fajar Group memiliki jaringan usaha media di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ke depan, Faisal juga mendorong adanya kesepahaman atau nota kesepahaman (MoU) antara DJP dan Fajar Group, khususnya dalam kerja sama publikasi dan edukasi perpajakan.

Melalui kolaborasi tersebut, media diharapkan dapat mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Sosialisasi ini sekaligus menjadi ruang komunikasi antara otoritas pajak dan pelaku usaha untuk memahami perubahan kebijakan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai ketentuan. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *