JAKARTA — Inovasi layanan digital Lontara+ mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I kategori kota dalam ajang SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penghargaan ini diberikan atas inovasi Lontara+ atau Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar, platform digital yang dikembangkan Pemkot Makassar untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu aplikasi.
Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan Lontara+ hingga berhasil meraih posisi tertinggi pada kategori kota.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Munafri, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan terhadap pengembangan teknologi digital. Lebih dari itu, capaian ini menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk memastikan inovasi yang dibangun mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Munafri menjelaskan, Lontara+ mulai dikembangkan sejak 2025 sebagai respons atas persoalan pelayanan publik dan kompleksitas tata kelola perkotaan.
Sebelum platform tersebut dibangun, Pemkot Makassar memiliki sekitar 300 aplikasi yang berjalan secara terpisah di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi itu dinilai menyulitkan integrasi data dan koordinasi pelayanan antarlembaga.
Di saat bersamaan, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk mempercepat pelayanan administrasi, menindaklanjuti pengaduan warga, memperluas akses layanan, serta menangani berbagai persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ kemudian dirancang sebagai pintu masuk layanan pemerintahan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan dalam satu platform.
Selain menyatukan akses layanan, Lontara+ juga dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, dan mendorong tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.
Catat 76 Ribu Pengguna, Aduan Tuntas 91,7 Persen
Pemanfaatan Lontara+ mulai terlihat dari jumlah pengguna dan laporan yang masuk. Berdasarkan data yang disampaikan Munafri, aplikasi tersebut telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi.
Platform itu juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 91,7 persen.
Capaian tersebut menunjukkan peran Lontara+ tidak hanya sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai kanal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan serta memantau tindak lanjutnya.
Pada 2026, Pemkot Makassar juga terus memperluas fitur layanan dalam aplikasi tersebut. Sejumlah layanan yang telah diluncurkan meliputi layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital Lontara+.
Munafri mengatakan, penambahan fitur dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas sistem dan manfaatnya bagi masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot Makassar turut membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, dan masyarakat. Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, serta evaluasi secara berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari tujuh program strategis pemerintah kota untuk memastikan transformasi digital berjalan terarah dan terukur.
Munafri menegaskan, penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah akhir dari proses pengembangan Lontara+.
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil masuk lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Penilaian tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri. (*)



Komentar