JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital Indonesia mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang mencapai Rp46,36 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan tersebut bersumber dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong DJP untuk terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan.
Menurut Bimo, penyesuaian diperlukan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan perkembangan model bisnis dan transaksi digital yang semakin beragam.
Dari total penerimaan Rp60,1 triliun, kontribusi masing-masing sektor terdiri atas PPN PMSE sebesar Rp46,36 triliun, Pajak SIPP Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto Rp2,23 triliun.
PPN PMSE Dominasi Penerimaan Pajak Digital
PPN PMSE menjadi sumber penerimaan terbesar dari sektor ekonomi digital. Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan mencapai Rp46,36 triliun. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.
Penerimaan PPN PMSE telah terkumpul sejak 2020. Setoran pada 2020 tercatat Rp731,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Pada 2023, penerimaan mencapai Rp6,76 triliun, lalu Rp8,44 triliun pada 2024 dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, setoran Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp10,69 triliun.
Pajak Transaksi Kripto Terkumpul Rp2,23 Triliun
Dari transaksi aset kripto, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp2,23 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Setoran pajak dari transaksi kripto tercatat Rp246,54 miliar pada 2022 dan Rp220,89 miliar pada 2023. Penerimaan kemudian meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Adapun penerimaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp341,61 miliar.
Pajak Fintech Capai Rp5,5 Triliun
Sektor teknologi finansial atau fintech menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari tiga jenis pajak. Rinciannya, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
Setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar pada 2022. Angka tersebut meningkat menjadi Rp1,11 triliun pada 2023 dan Rp1,48 triliun pada 2024.
Pada 2025, penerimaan mencapai Rp1,37 triliun, sedangkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat Rp1,09 triliun.
Pajak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rp6,02 Triliun
Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Sumber penerimaan ini terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Setoran Pajak SIPP menunjukkan perkembangan sejak 2022. Pada tahun tersebut, penerimaan tercatat Rp402,38 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp1,33 triliun pada 2024.
Pada 2025, penerimaan mencapai Rp1,23 triliun. Sementara itu, setoran sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1,95 triliun.
DJP Perkuat Ekosistem Perpajakan Digital
Bimo Wijayanto menegaskan, perkembangan ekonomi digital perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.
DJP terus memperkuat sistem administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perubahan model bisnis dan transaksi digital.
Langkah tersebut diharapkan memastikan aktivitas ekonomi digital memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Selain itu, penguatan sistem perpajakan juga diarahkan untuk mendukung terciptanya perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha. (*)



Komentar