
MAKASSAR,– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sulawesi Selatan hingga akhir Mei 2026 menunjukkan sinyal positif yang kuat. Berdasarkan laporan terbaru Kanwil DJPb Sulsel, realisasi belanja negara di provinsi ini mencapai Rp20,73 triliun, tumbuh 8,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Angka ini menjadi bukti bahwa APBN tetap menjadi instrumen vital dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di Bumi Angin Mamiri.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai 40,31% dari pagu yang ditetapkan. Komponen Belanja Pegawai menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp5,10 triliun (44,20%), diikuti Belanja Barang Rp2,42 triliun dan Belanja Modal Rp1,12 triliun yang fokus pada preservasi jalan dan pembangunan infrastruktur, seperti Terminal Tipe A Songka Palopo.
Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, Pendapatan Perpajakan tercatat Rp4,23 triliun (29,43% dari target), didominasi oleh PPh dan PPN. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan performa gemilang dengan realisasi Rp1,69 triliun, atau 46,18% dari target, yang sebagian besar disumbang oleh Badan Layanan Umum (BLU).
Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD: Anggaran untuk Rakyat
Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi denyut nadi pembangunan daerah. Hingga Mei 2026, realisasi TKD mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi dengan penyaluran Rp8,72 triliun, yang digunakan untuk mendanai gaji ASN daerah, Dana Desa, hingga Bantuan Operasional Kesehatan.
Menariknya, APBD Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif dengan realisasi pendapatan Rp15,69 triliun dan belanja Rp9,90 triliun. Hal ini menghasilkan surplus sebesar Rp5,79 triliun, yang menjadi modal kuat untuk pembangunan di semester kedua 2026.
Program Unggulan: Dari Makan Bergizi Gratis hingga KUR
Sejumlah program prioritas nasional telah memberikan dampak nyata langsung kepada masyarakat Sulsel:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini telah menjangkau 1,92 juta penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota. Program ini tidak hanya menyehatkan anak, tetapi juga menyerap 39.620 tenaga kerja dan menggerakkan volume transaksi ekonomi hingga 28.632 transaksi.
- Sekolah Rakyat: Pemerintah membangun 9 sekolah baru dengan pagu Rp1,75 triliun (realisasi Rp822,35 miliar) dan menampung 1.750 siswa di 16 sekolah.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR): Sebagai tulang punggung UMKM, penyaluran KUR di Sulsel mencapai Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur, dengan subsidi bunga senilai Rp683,23 miliar. Sektor pertanian dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar, disusul oleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang menyalurkan 5.292 unit rumah senilai Rp689,80 miliar.
- Ketahanan Pangan: Dukungan APBN juga terlihat dari produksi padi yang mencapai 5,39 juta ton di lahan sawah seluas 1,03 juta hektar.
Tantangan dan Optimisme
Meski ekonomi global masih diliputi ketidakpastian, temuan ini menegaskan bahwa APBN Sulsel terus “bekerja” untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Kombinasi antara belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stimulus UMKM menjadi fondasi yang akan membawa Sulawesi Selatan melangkah lebih kuat di sisa tahun anggaran 2026.
“Kami optimis, dengan kolaborasi yang terus berjalan antara pemerintah pusat dan daerah, APBN mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi,” demikian penegasan dalam laporan resmi Kanwil DJPb Sulsel. (*)






