Makassar Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Kemensos, Penyaluran Kini Lewat Aplikasi Perlinsos
macassar 
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan besar dari pemerintah pusat dalam transformasi digital pelayanan publik. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar resmi ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project (proyek percontohan) Piloting Digital Bansos.
Langkah strategis ini bertujuan untuk membangun sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang jauh lebih akurat, transparan, dan berbasis data ilmiah, sekaligus menghapus celah penilaian subjektif di lapangan.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinsos Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengungkapkan bahwa terpilihnya Makassar merupakan bukti kesiapan infrastruktur dan SDM digital di tingkat daerah.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos. Ini adalah bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat,” ujar Masri, Selasa (14/7/2026).
Aplikasi Perlinsos: Penentu Kelayakan Secara Otomatis
Lewat program teranyar ini, metode penentuan penerima bansos mengalami perombakan total. Verifikasi manual yang selama ini rentan bias akan digantikan oleh aplikasi Perlinsos yang dikembangkan langsung oleh Kemensos RI.
Petugas di lapangan akan menginput berbagai indikator sosial dan ekonomi warga ke dalam aplikasi, seperti:
- Kondisi fisik tempat tinggal
- Daya listrik rumah tangga
- Variabel sosial ekonomi makro lainnya.
Setelah data masuk, sistem algoritma aplikasi akan menghitung dan menentukan kelayakan warga secara otomatis.
“Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi. Hal ini membuat penetapan penerima bantuan menjadi jauh lebih objektif,” tegas Masri.
Aplikasi Perlinsos ini juga menjadi penyempurnaan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebelumnya, demi meminimalisir keluhan masyarakat terkait akurasi data penerima bantuan di lapangan.
Siapkan 6.000 Agen Digital dari Kalangan ASN
Untuk menyokong kelancaran program ini, Pemkot Makassar bergerak cepat dengan menargetkan pembentukan 6.000 agen digital. Agen-agen ini bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan melalui aplikasi Perlinsos.
Salah satu syarat mutlak bagi para agen adalah wajib memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat sistem Perlinsos terintegrasi penuh dengan layanan administrasi kependudukan digital.
Berdasarkan koordinasi Dinsos Makassar bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Disdukcapil, saat ini sudah ada lebih dari 5.000 agen yang mengantongi IKD. Menariknya, para agen ini direkrut dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu—yang berusia di bawah 40 tahun.
“Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN (di bawah 40 tahun), prosesnya diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan menjaga objektivitas,” tambah Masri.
Saat ini, uji coba perdana telah sukses dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital dan didampingi langsung oleh tim Kemensos RI. Target awal program difokuskan pada masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 (kelompok kesejahteraan terendah), sebelum nantinya menjangkau seluruh warga Makassar.
Komitmen Transparansi dan Kesiapan Logistik Kebencanaan
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa momentum ini adalah langkah besar bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang modern.
“Kepercayaan dari Kemensos RI ini menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data. Kita ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Andi Bukti.
Di samping fokus pada digitalisasi bansos, Andi Bukti juga memastikan kesiapan Dinsos Makassar dalam mitigasi bencana alam, termasuk ancaman kekeringan di musim kemarau. Ia menjamin stok logistik kebencanaan di Makassar dalam kondisi aman untuk satu tahun ke depan.
“Stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel,” pungkasnya.
Bantuan logistik yang disiagakan meliputi beras, bahan permakanan, perlengkapan dapur umum, hingga pakaian anak (kidswear), guna memastikan respon cepat pemerintah dalam perlindungan sosial warga terjamin secara menyeluruh. (*)
About The Author
