Gandeng BKKBN Sulsel, Wali Kota Munafri Arifuddin Minta Penanganan Stunting di Makassar Dilakukan Berkelanjutan
macassar 
MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menaruh perhatian serius terhadap masa depan generasi muda. Menatap bonus demografi, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan Munafri saat menerima kunjungan audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan yang baru, Fatmawati, di Balai Kota Makassar, Senin (22/06/2026).
Pertemuan strategis ini membahas penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan BKKBN Sulsel dalam mengawal program pembangunan keluarga, dengan fokus utama memotong rantai stunting dari hulu ke hilir.
Stunting Musuh Besar Makassar, Wali Kota Instruksikan Intervensi Berbasis Data
Dalam diskusi tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menyatakan bahwa dari sekian banyak program pembangunan keluarga, penanganan stunting merupakan prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Stunting ini musuh besar kita. Kalau yang lain tetap penting, tetapi target utama kita ada di sana. Semua sumber daya yang kita miliki harus diarahkan untuk memastikan penanganan stunting berjalan maksimal,” tegas Munafri.
Ia menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta perangkat daerah terkait untuk bergerak lincah. Munafri meminta intervensi terhadap keluarga berisiko stunting wajib didukung oleh data yang akurat hingga tingkat keluarga terkecil (RT/RW), agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Strategi Berkelanjutan: Bukan Sekadar Bantuan Sesaat
Munafri menggarisbawahi bahwa penanganan stunting tidak bisa diselesaikan secara instan atau melalui seremonial belaka. Masalah stunting sangat kompleks karena berkelindan dengan faktor ekonomi, sanitasi lingkungan, hingga pola asuh.
Oleh karena itu, ia menuntut skema pendampingan yang jangka panjang dan memiliki dampak nyata.
“Yang kita butuhkan adalah program yang berkelanjutan. Tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi harus dipastikan sampai keluarga tersebut benar-benar keluar dari risiko stunting,” tambah Appi.
Ia juga menantang sektor swasta untuk meniru pola pendampingan berkelanjutan ini melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, sehingga tidak ada bantuan yang terputus di tengah jalan.
Integrasi Ketahanan Keluarga Melalui Kemandirian Ekonomi
Selain intervensi gizi dan kesehatan, Pemkot Makassar simultan bergerak memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sebagai benteng pencegahan stunting. Logikanya, keluarga yang berdaya secara ekonomi akan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara mandiri.
Beberapa langkah taktis yang terus digenjot Pemkot Makassar antara lain:
- Pengembangan Urban Farming: Memaksimalkan lahan pekarangan rumah warga untuk menanam sayur dan sumber pangan mandiri.
- Pengurangan Beban Rumah Tangga: Meluncurkan program-program sosial untuk menekan pengeluaran bulanan keluarga prasejahtera.
“Kalau kita belum bisa menambah penghasilan masyarakat secara langsung, maka kita harus membantu mengurangi bebannya. Tujuannya sama, yakni menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” papar Munafri.
BKKBN Sulsel Siap Ambil Peran Hadapi Bonus Demografi
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Fatmawati, mengapresiasi respons cepat dan visi progresif Wali Kota Makassar. Fatma menyebutkan, kolaborasi aktif dengan pemerintah kota adalah kunci agar program prioritas nasional dari Kemendukbangga/BKKBN bisa berjalan efektif di daerah.
“Kami punya banyak program, Pak Wali. Saat ini kami tetap menjalankan program dengan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, seperti halnya program penanganan stunting,” ujar Fatma.
Melalui sinergi yang makin solid ini, Pemkot Makassar dan BKKBN Sulsel optimis dapat melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sekaligus siap memenangkan persaingan di era bonus demografi mendatang. (*)
About The Author
