Lewat Inovasi SiAKSES, Notifikasi Hak Keuangan Anggota DPRD Makassar Masuk HP dalam Hitungan Detik
macassar 
Makassar — Modernisasi dan transparansi tata kelola keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar memasuki babak baru.
Melalui inovasi Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekretariat (SiAKSES), seluruh rincian transaksi hak keuangan anggota dewan kini diinformasikan secara otomatis dan real-time langsung ke ponsel penerima.
Inovasi digital ini digagas oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, sebagai bagian dari Proyek Perubahan (Proper) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Rabu (29/7/2026).
Langsung Kirim Rincian Transaksi via WhatsApp Tanpa Perlu Unduh Aplikasi
Andi Rahmat menjelaskan bahwa SiAKSES bukanlah aplikasi rumit yang wajib diunduh. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan mengirimkan notifikasi resmi melalui WhatsApp kepada anggota DPRD Makassar dalam waktu kurang dari satu menit setelah transaksi dilakukan oleh bendahara.
Jika sebelumnya anggota dewan hanya mendapat notifikasi perbankan berupa nominal gelondongan, SiAKSES menyajikan rincian komponen keuangan secara mendalam.
“Dalam hitungan detik, atau paling lama satu menit, anggota dewan akan menerima notifikasi dari keuangan Sekretariat DPRD Makassar. Informasi tidak lagi berupa nominal keseluruhan, tetapi diperinci. Misalnya perjalanan dinas, ada rincian biaya hotel, transportasi, hingga uang representasi,” terang Andi Rahmat.
Layanan ini mencakup seluruh hak keuangan melekat, mulai dari gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas, hingga hak-hak keuangan lainnya. Hal ini membuat para anggota dewan tidak perlu lagi mengonfirmasi atau bertanya secara manual kepada bagian keuangan.
Dukung Transaksi Nontunai dan Akuntabilitas APBD
Penerapan SiAKSES juga dirancang untuk memperkuat implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan APBD, sejalan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2018.
Sistem ini memudahkan bagian keuangan dan bendahara pengeluaran dalam merekam jejak digital (audit trail) transaksi. Setiap mutasi dana terdokumentasi secara sistematis sehingga mempermudah sinkronisasi data, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, serta mempermudah evaluasi dan pemeriksaan laporan keuangan.
“Alhamdulillah, sistem ini sudah mulai berjalan di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi referensi bagi perangkat daerah lainnya di lingkup Pemkot Makassar,” pungkas Andi Rahmat.
About The Author
