Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (27/8).
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan fiskal. Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (27/8).
Dalam tanggapannya atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, Menkeu menekankan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan negara.
“APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional,” tegas Menkeu Purbaya.
Postur dan Fokus Utama RAPBN 2027
RAPBN 2027 dirancang untuk menjalankan fungsi shock absorber di tengah risiko global, sekaligus menjadi katalis pembangunan nasional. Kebijakan ini akan mendukung 8 klaster program kerja prioritas dan 1 program pendukung yang mencakup 60 program kerja.
Ringkasan Postur RAPBN 2027:
- Belanja Negara: Rp4.097,2 triliun
- Pendapatan Negara: Rp3.426,0 triliun
- Defisit Anggaran: 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Alokasi Belanja Selektif dan Berdampak
Pemerintah mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor produktif dan berdampak sosial tinggi:
- Pendidikan: Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, revitalisasi madrasah, serta program Makan Bergizi Gratis.
- Kesehatan: Perluasan layanan kesehatan di wilayah 3T, optimalisasi PBI Jaminan Kesehatan Nasional, dan revitalisasi rumah sakit.
- Infrastruktur & Permukiman: Penguatan konektivitas, ketahanan pangan/energi, fasilitas hilirisasi, penyediaan rumah murah, serta penanganan wilayah terdampak bencana.
Asumsi Makro dan Kemandirian Fiskal
Pemerintah optimis mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027 untuk memperluas lapangan kerja. Optimisme ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 yang mencapai 5,29 persen dan pertumbuhan semester I sebesar 5,45 persen.
Proyeksi Asumsi Makro 2027:
- Pertumbuhan Ekonomi: 6,0%
- Laju Inflasi: 2,5%
- Nilai Tukar Rupiah: Rp17.500 per dolar AS
- Yield SBN 10 Tahun: 6,9%
Dari sisi penerimaan, pemerintah terus memperluas basis perpajakan melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi, serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam dan aset negara. (*)
About The Author
