MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah mengambil peran aktif menggerakkan masyarakat hingga tingkat RT/RW untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan, kebersihan kota harus menjadi budaya yang dijalankan setiap hari, bukan sekadar gerakan menjelang penilaian Adipura.
Arahan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar Tahun 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Dalam rapat itu, Munafri yang akrab disapa Appi menekankan perlunya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga pengurus RT/RW.
Menurutnya, perubahan sistem penilaian Adipura menuntut kesamaan langkah dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memahami peran masing-masing dalam menjaga kebersihan kota.
“Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.
Appi mengingatkan agar pemerintah tidak lagi mengandalkan pola kerja yang baru bergerak secara masif ketika jadwal penilaian Adipura semakin dekat.
Pola tersebut dinilai tidak efisien karena pengerahan tenaga, anggaran, dan waktu hanya terpusat pada persiapan penilaian. Padahal, berbagai tugas pemerintahan lainnya tetap harus berjalan.
Sebagai langkah membangun konsistensi, ia mendorong kebersihan dimulai dari lingkungan terkecil melalui kompetisi kebersihan ant ar-RT/RW. Upaya itu diharapkan dapat memacu partisipasi warga sekaligus membentuk kebiasaan menjaga lingkungan.
“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” katanya.
Dengan pola tersebut, Appi berharap masyarakat dan pemerintah wilayah tidak lagi sibuk melakukan pembenahan secara mendadak ketika penilaian Adipura berlangsung.
“Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” sambungnya.
Ia juga meminta camat dan lurah tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turun langsung menggerakkan perangkat dan masyarakat di wilayah masing-masing. Sekretaris camat yang hadir mewakili camat turut diminta mengambil peran aktif dalam pelaksanaan arahan tersebut.
Kebersihan pasar dan TPA menjadi perhatian
Munafri menegaskan, persoalan kebersihan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengelola pasar, fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, serta masyarakat harus terlibat dalam upaya tersebut.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada Perumda Pasar untuk membenahi kebersihan dan penataan pasar tradisional. Menurutnya, tingginya aktivitas dan produksi sampah di pasar tidak boleh menjadi alasan bagi pengelola untuk membiarkan lingkungan tidak tertata.
“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Appi turut memaparkan bobot sejumlah komponen penilaian Adipura, yakni tempat pemrosesan akhir (TPA) sebesar 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.
Ia menyebut pembenahan TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala menjadi salah satu pekerjaan besar yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
Pembenahan dilakukan secara bertahap dengan mengalihkan pola pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan berlapis atau sanitary landfill.
Langkah tersebut meliputi penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir pada zona yang telah penuh.
Pemkot Makassar juga melakukan rehabilitasi kolam penampungan air lindi serta memperbaiki saluran drainase dan akses jalan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat cairan limbah sampah.
Menurut Appi, perkembangan pembenahan TPA perlu diikuti perhatian lebih luas terhadap kebersihan kawasan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, dan fasilitas umum.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar serta praktik open dumping dalam pengelolaan sampah kota.
Makassar berupaya mengejar Adipura 2026
Appi tidak menampik bahwa Makassar belum berhasil memperoleh penghargaan Adipura pada penilaian sebelumnya. Bahkan, pemerintah kota sempat menerima sanksi administratif terkait kondisi pengelolaan sampah, khususnya di TPA.
Setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, ia meminta seluruh jajaran tidak berhenti pada capaian pembenahan yang telah dilakukan.
“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tambahnya.
Karena itu, target Adipura 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kebersihan secara menyeluruh. Pemerintah kota ingin memastikan upaya menjaga lingkungan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi menjadi pekerjaan rutin seluruh elemen masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta sekretaris camat.
Munafri berharap seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, Perumda Pasar, hingga masyarakat dapat bergerak bersama menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan tertata.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak akan bisa mendapatkan ini kalau hanya bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota ini menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari,” tutup Appi. (*)
About The Author
Komentar