Makassar

Appi Ingatkan Kepala OPD: Jangan Jadi Raja-Raja, Kinerja Harus Terukur

Mutasi 29 pejabat Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menata ulang jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar melalui pergeseran 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Penataan kabinet MULIA ini diarahkan untuk memperkuat kinerja organisasi melalui penerapan manajemen talenta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan dan tidak semestinya dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

Menurutnya, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Tujuannya, membangun komposisi birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan mampu mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Didampingi Aliyah, Munafri meminta pejabat yang memperoleh amanah baru segera melakukan konsolidasi internal. Setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyatukan visi dan membangun kerja sama dengan seluruh jajaran agar pelaksanaan program pemerintahan tetap berjalan efektif.

Pengajian BKMT Makassar, Aliyah Mustika Ilham Ajak Perempuan Perkuat Peran dalam Keluarga

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah OPD tidak hanya ditentukan oleh kepala dinas atau pimpinannya. Koordinasi, kolaborasi, dan kesatuan kerja seluruh aparatur menjadi bagian penting dalam mencapai target organisasi.

Munafri juga mengingatkan para pejabat agar tidak membangun sekat kepemimpinan maupun kelompok-kelompok eksklusif di lingkungan kerja. Kepala OPD harus mampu merangkul seluruh aparatur, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.

Selain konsolidasi, kesinambungan program menjadi perhatian dalam proses peralihan kepemimpinan. Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap menjalin komunikasi agar pekerjaan yang telah direncanakan, termasuk program yang sudah memiliki alokasi anggaran, tidak terhenti akibat pergantian pimpinan.

Menurutnya, proses transisi harus berlangsung mulus tanpa menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah kota.

PSM Makassar Tahan Persija 1-1, Gol Salto Kodai Tanaka Gagalkan Kemenangan Macan Kemayoran

“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas tersebut.

Ingatkan Integritas dan Larangan Konflik Kepentingan

Dalam arahannya, Munafri turut menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jajaran Pemkot Makassar sebelumnya telah menerima perhatian dan sejumlah catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola pemerintahan.

Karena itu, seluruh pejabat diminta menjadikan catatan tersebut sebagai pengingat untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara khusus, ia menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa yang bermasalah, jual beli jabatan, serta konflik kepentingan. Munafri meminta seluruh jajaran saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan aturan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” katanya.

Makassar Skill Competition 2026, Appi Dorong Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia

Munafri juga menegaskan bahwa penataan birokrasi tidak berhenti pada pelantikan. Kinerja pejabat akan terus dipantau melalui evaluasi berkala, termasuk dalam hal koordinasi, capaian, dan pelaksanaan program.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, kepala OPD yang baru harus segera menyusun langkah kerja yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar. Koordinasi akan diperkuat melalui dua jalur, yakni komunikasi langsung dengan wali kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Kinerja Harus Dibuktikan dengan Hasil Terukur

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa capaian statistik dan penghargaan yang diraih pemerintah kota belum cukup apabila persoalan mendasar masyarakat belum tertangani secara optimal.

Ia menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian bersama, mulai dari kemiskinan, persoalan gizi anak, akses pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi. Setiap OPD harus mampu menghadirkan program dan solusi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Ia bahkan menekankan agar setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.

Ia berharap formasi baru birokrasi Pemkot Makassar dapat bekerja lebih solid, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kesinambungan program dan manfaat nyata bagi warga.

Aliyah Minta Pejabat Perkuat Kolaborasi

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, serta dedikasi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Aliyah berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, dan membangun kolaborasi untuk mendukung kemajuan Kota Makassar.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari capaian administratif maupun pelaksanaan program kerja. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Karena itu, ia mendorong setiap pimpinan OPD memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun lintas sektor. Pengembangan inovasi serta optimalisasi potensi aparatur juga perlu dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah kota.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *