JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar menguatkan komitmennya untuk melakukan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri sosialisasi piloting digitalisasi bansos yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (3/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah itu, Munafri menekankan bahwa percepatan digitalisasi sektor bansos merupakan langkah krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
“Bantuan sosial merupakan amanah negara. Transformasi digital dalam penyalurannya menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih, serta meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi, usai acara di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
- Penyebab Antrean BBM di Makassar Terungkap, Gubernur Temukan IniÂ
- Edukasi Pajak, Siswa Athirah Kunjungi KPP Pratama Makassar Selatan
- Jalan Lingkar Tamalanrea Selesai, Rektor Unhas hingga Warga Berterima Kasih
- Soal Antrean Panjang di SPBU, Gubernur Minta Masyarakat Sulsel Jangan Panic Buying
- HAN 2026 Sulsel: Ini Pesan Penting GubernurÂ
Kehadiran Wali Kota didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan Dukcapil, menandakan kesiapan Pemkot Makassar menjalankan integrasi data dan teknologi untuk layanan yang lebih transparan.
Appi menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi. “Digitalisasi dari tingkat paling bawah menjadi fondasi utama mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tegasnya.
Kebijakan Nasional dan Peran Daerah
Sosialisasi yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, ini menandai fase penting perluasan piloting digitalisasi bansos setelah uji coba di beberapa daerah pada 2025. Kemendagri, melalui Ditjen Dukcapil, ditetapkan sebagai leading sector yang memastikan validitas data penerima dengan sistem by name by address.
“Digitalisasi bansos merupakan kebutuhan penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berhak,” ujar Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, telah diusulkan 40 kabupaten/kota sebagai daerah percontohan baru pada 2025, yang dipilih berdasarkan indikator komitmen daerah, cakupan internet, kapasitas fiskal, dan kesiapan infrastruktur. Ke-40 daerah tersebut akan dikelompokkan dalam tujuh wilayah dengan koordinator dari eselon II kementerian/lembaga.
Haluk menekankan, piloting ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Peran dinas sosial dan dukcapil di daerah dinilai krusial untuk mengawal identifikasi penerima hingga ke pelosok dan memastikan tidak ada anomali data.
Sistem Terintegrasi untuk Akurasi dan Akuntabilitas
Dalam sistem baru ini, validasi data akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencatatan by name by address, perekaman wajah, hingga pemanfaatan sistem kependudukan yang teruji. Wamendagri memastikan sistem data kependudukan yang dikelola Dukcapil, termasuk E-KTP, tetap aman dan andal.
“Jika digitalisasi bansos berjalan baik, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Garuda, dan program perlindungan sosial lainnya akan semakin tepat sasaran,” papar Haluk.
Diharapkan, transformasi digital ini tidak hanya meminimalkan kebocoran anggaran dan salah sasaran, tetapi juga menjadi fondasi untuk program-program pro-rakyat lainnya. Dengan demikian, bantuan sosial dapat benar-benar menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan yang efektif dan terpercaya. (*)
About The Author
