Warga Bulurokeng Curhat Soal KIS hingga Pengelolaan Sampah ke Anggota DPRD Sulsel H Musakkar
macassar 
MAKASSAR — Masalah layanan kesehatan gratis, fasilitas kemasyarakatan, hingga persoalan penanganan sampah menjadi sorotan utama warga Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam ajang reses yang dihadiri para pemangku kepentingan setempat dan H Musakkar, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Lurah Bulurokeng, Muh. Mahar, S.STP., turut hadir mendampingi warga yang menyampaikan berbagai keluhan krusial.
Salah satu sorotan utama datang dari Ketua RW 08 Bulurokeng, Setiawaty, yang membeberkan kendala nyata di lapangan.
KIS Tidak Aktif dan Dilema Pengelolaan Sampah
Setiawaty mengeluhkan kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) warganya yang tidak aktif, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berobat.
Sebagai solusi sementara, warga terpaksa mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan dasar.
Tak hanya sektor kesehatan, Setiawaty juga menyuarakan kebutuhan fasilitas umum di wilayahnya. Ia memohon pengadaan kursi dan tenda operasional khusus untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan di wilayah RW 08.
Di samping itu, persoalan kebersihan dan retribusi sampah juga menjadi bahan diskusi hangat. Warga mengapresiasi program sampah gratis yang sudah berjalan. Namun, penerapannya di tingkat rumah tangga masih menghadapi kendala teknis.
Respon H Musakkar
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024–2029, H. Musakkar, berkomitmen untuk mengawal persoalan warga Bulurokeng.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Sulsel II ini menegaskan, sektor-sektor yang dikeluhkan warga merupakan fokus utama kerja lembaga tempatnya bertugas.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi Kesejahteraan Rakyat—meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat—H. Musakkar berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi atas kendala KIS nonaktif dan efektivitas pengangkutan sampah warga.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi warga Kecamatan Biringkanaya, khususnya di Kelurahan Bulurokeng, agar mendapatkan akses layanan publik yang memadai dan tepat sasaran.
“Pengolahan sampah harus dipilah. Jangan lagi dicampur. Pengelolaan sampah harus sduah dimulai dari rumah. Makassar saat ini menghasilkan 1.300 ton per hari dan saat ini mendapat sanksi karena pengelolaannya yang kurang baik. Maka itu mari kita sama-sama membantu pemerintah dengan mulai memilah sampah di rumah masing-masing,” ujar H Musakkar terkait pengelolaan sampah. (*)
About The Author
