Sekdis Dinkes Makassar Dampingi Wawali di Forum Adinkes
macassar 
MALANG — Dinas Kesehatan Kota Makassar mempertegas komitmennya dalam mengawal kebijakan strategis sektor kesehatan daerah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie, hadir mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam Forum Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026.
Kehadiran Sekdis Dinkes Makassar menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan komitmen politik Pemkot Makassar dengan eksekusi teknis operasional di lapangan, khususnya terkait percepatan eliminasi tiga penyakit menular utama: AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Forum tingkat nasional ini berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui implementasi social contracting—strategi pelayanan kesehatan inklusif yang melibatkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif,” tegas Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, di sela-sela kegiatan.
Kawal Penganggaran dan Eksekusi Swakelola Tipe III dan IV
Pendampingan langsung oleh Sekdis Dinkes Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie, bertujuan untuk memastikan seluruh rekomendasi teknis yang dibahas dalam forum nasional ini dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Forum ADINKES tersebut secara spesifik membekali jajaran dinas kesehatan daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran APBD, hingga pola pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV (Social Contracting).
Selama kegiatan, pendampingan jajaran Dinkes Makassar fokus menyerap paparan materi serta strategi praktis dari berbagai instansi pusat, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, hingga pemerintah daerah lain yang telah sukses menerapkan skema kemitraan hulu-hilir tersebut.
Sinergi antara jajaran pimpinan kota dan jajaran teknis Dinas Kesehatan Makassar ini diharapkan mampu mempercepat hadirnya sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang lebih kolaboratif, transparan, dan mampu menjangkau kelompok rentan di Kota Makassar. (*)
About The Author
