MAMUJU – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju memperkuat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pengawasan proyek-proyek strategis di daerah.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Kepala KPP Pratama Mamuju, Joko Purnomo Raharjo, dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, di Mamuju, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan itu membahas koordinasi penerimaan pajak serta perkembangan proyek strategis yang sedang berjalan maupun yang direncanakan di wilayah Sulawesi Barat. Salah satu potensi yang turut dibicarakan adalah pengembangan sektor pertambangan logam tanah jarang.
Kegiatan ekonomi dari berbagai proyek strategis tersebut dinilai berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan pajak.
Audiensi ini juga menjadi upaya menyelaraskan peran pemeriksaan BPK dengan fungsi pengawasan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat saling mendukung dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai kewenangannya. Sementara itu, KPP Pratama Mamuju berperan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan atas aktivitas ekonomi yang muncul dari proyek-proyek tersebut.
Kepala KPP Pratama Mamuju, Joko Purnomo Raharjo, berharap koordinasi antarlembaga dapat terus ditingkatkan agar pelaksanaan proyek strategis berjalan secara akuntabel dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.
“Melalui audiensi ini, kami berharap sinergi antara KPP Pratama Mamuju dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat terus diperkuat. Kolaborasi antara fungsi pemeriksaan dan pengawasan perpajakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis yang akuntabel sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Barat,” ungkap Joko.
Selain membahas potensi penerimaan pajak, pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara DJP melalui KPP Pratama Mamuju dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Koordinasi berkelanjutan diharapkan membantu kedua instansi meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari kegiatan pembangunan dan investasi di Sulawesi Barat. (*)
About The Author
Komentar