Nasional

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Minta Kesempatan Tempuh PTUN

Mensesneg
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) --kompas.com--

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam, Selasa (10/11/2026).

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo sebagaimana dalam video @kompas.com.

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia mengatakan Presiden memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

HUT ke-419 Makassar, 15 Tokoh dan Penggerak Pembangunan Terima Penghargaan

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, keterangan Istana mengungkap adanya penyampaian niat pengunduran diri, tetapi belum menyatakan bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden.

Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan

Dinamika tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik setelah muncul keputusan dari MK dan MA.

Dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya, persoalan itu berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Ketua BAZNAS RI Canangkan Makassar Jadi Kota Filantropi Nasional

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden atau diproses melalui mekanisme pemakzulan.

Di DPR, sejumlah anggota juga telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Meski demikian, perkembangan mengenai niat pengunduran diri Gibran masih perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian atau pengunduran diri Wakil Presiden. Keterangan Mensesneg pada Selasa (10/11/2026) baru mengungkap pembicaraan antara Gibran dan Prabowo, termasuk permintaan Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *