Jakarta,–Literatur Institut menyoroti maraknya konten disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian yang beredar luas di berbagai platform media sosial.
Fenomena ini dinilai dapat merusak ruang publik digital dan mengancam persatuan masyarakat.
Direktur Literatur Institut, Asran Siara, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.
- Makassar Jadi Tuan Rumah KMI 2026, Appi Dorong Musik Jadi Mesin Ekonomi Baru
- Pimpin PSSI Sulsel 2026–2030, Appi Bidik Pembenahan Stadion, SDM, dan Pembinaan Usia Muda
- Menembus Jalan Terjal demi Kesehatan Warga, Kisah Pengabdian Bidan Husniati di Pelosok Majene
- Lepas 824 Atlet ke Porprov Sulsel 2026, Appi Bidik 200 Emas dan Juara Umum
- APBN Sulsel Terserap Rp40,75 Triliun hingga September 2026, MBG Jangkau 1,93 Juta Penerima
Menurutnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana edukasi, komunikasi, dan berbagi informasi justru kerap disalahgunakan sebagai wadah penyebaran kebencian.
“Disinformasi dan fitnah yang dibiarkan beredar bebas akan memperburuk kualitas demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang kuat sekaligus upaya literasi digital yang masif,” ujar Asran di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Asran Siara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.
Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap akun atau pihak yang terbukti menyebarkan konten berbahaya.
“Literasi digital harus diperkuat agar masyarakat mampu memilah informasi dengan bijak. Jangan sampai ruang publik digital kita dipenuhi narasi kebencian yang justru melemahkan persaudaraan,” tambahnya.
Literatur Institut berharap langkah konkret segera diwujudkan demi menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. (*)
About The Author
