Jakarta,–Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI menerima lonjakan laporan masyarakat terkait maraknya aksi provokasi di ruang digital. Aksi tersebut mencakup ajakan untuk penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA (Suku, Agama, dan Ras).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, melalui akun Instagram resminya @meutya_hafid, menyatakan bahwa pihaknya juga menemukan penyebaran informasi yang keliru, baik disengaja maupun tidak, dengan kecepatan yang sangat tinggi.
“Mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran dan UMKM,” tulis Meutya dalam postingannya, Senin (1/9/2025).
- Pelantikan Pengurus IKA FSIKP UMI 2026-2031 Jadi Momentum Penguatan Jaringan Alumni dan Kontribusi untuk Almamater
- Muhsin Palinrungi, Direktur Ekrap IKN Pimpin IKA FSIKP UMI
- Menenun Karya di Era Algoritma: Revitalisasi Peran Alumni Sastra, Komunikasi, dan Ilmu Pendidikan di Tengah Krisis Global
- LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan 3,50%
- Warga Mengeluh, Satgas Rappocini Langsung Turun Langsung Bersihkan Kawasan Bawah Tol Pettarani
Indikasi Provokasi Terorganisir dan Monetisasi Kekerasan
Menkomdigi mengungkapkan, indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi. Yang lebih mengkhawatirkan, sejak beberapa hari terakhir, Menkomdigi memantau aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital.
“Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” tegas Meutya.
Pemerintah menegaskan penghormatan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Namun, di saat yang sama, ditemukan adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial.
“Kelompok ini menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar,” jelasnya.
Imbauan untuk Masyarakat
Meutya Hafid mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Imbauannya mencakup:
- Jangan mudah terpancing provokasi.
- Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
- Membiasakan diri untuk melakukan pengecekan silang (cross-check) terhadap informasi yang diterima.
- Menggunakan sumber informasi yang terpercaya, termasuk media massa yang berpegang pada kode etik jurnalistik.
Menkomdigi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ruang digital adalah milik bersama yang harus dijaga.
“Mari kita jaga agar ruang digital tetap sehat, aman, dan tidak diperalat untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin memecah belah,” pungkasnya.
Postingan ini telah mendapatkan perhatian luas dengan ribuan likes dan komentar yang mendukung langkah tegas pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih baik. (*)




