KPP Pratama Baubau Gelar Konsultasi Publik, Deklarasi Kesiapan Raih Zona Integritas WBBM

BAUBAU,–Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau menggelar Forum Konsultasi Publik pada Selasa (9/9/2025). Forum yang bertempat di Aula KPP setempat ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Pemerintah Kota Baubau, perguruan tinggi, kalangan pengusaha, serta berbagai elemen masyarakat.

Kepala KPP Pratama Baubau, Amrih Basuki Purnomo, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan sarana strategis untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari para wajib pajak.

“Forum konsultasi publik ini menjadi sarana bagi kami untuk bisa mendengarkan aspirasi dan masukan dari wajib pajak. Termasuk layanan kami yang sudah berjalan, apa dirasakan oleh mereka, kami mendapatkan feedback. Tujuannya adalah untuk perbaikan kami ke depan,” ujar Amrih didampingi Kepala Seksi Pelayanan, Anjani Mirtha Yuniara.

Dalam pemaparannya, Amrih menjelaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperbaiki kualitas layanan, salah satunya dengan mengembangkan dokumentasi dan aplikasi digital untuk mempermudah wajib pajak. Ia juga menekankan bahwa semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

“Kami memberikan kedekatan ke wajib pajak, misalnya di Raha atau Wakatobi yang jauh. Dengan kami hadir di sana, mereka lebih mudah, lebih cepat mencapai layanan tanpa harus keluar biaya transportasi,” jelasnya.

Selain konsultasi, acara ini juga dimeriahkan dengan deklarasi kesiapan KPP Pratama Baubau menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM). Amrih menyebut antusiasme dan masukan dari peserta menjadi cambuk bagi kantornya untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik.

BACA: Kepala KPP Pratama Palopo Jalin Sinergi dan Serahkan Piagam Wajib Pajak kepada Walikota Palopo

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin, menegaskan pentingnya forum semacam ini. Ia menyatakan bahwa konsultasi publik adalah wadah strategis untuk membangun komunikasi dua arah yang efektif.

“Forum konsultasi publik menjadi wadah untuk memastikan layanan perpajakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Masukan dari wajib pajak adalah energi bagi DJP untuk memperbaiki diri, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dalam rangka menuju predikat ZI-WBBM,” ungkap Sumin.

Melalui forum ini, KPP Pratama Baubau berharap dapat memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, serta mendorong kepatuhan pajak masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. (*)