Abdul Hamid Paddu bersikukuh memilih berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia lebih memilih untuk menjadi dosen. Tenaga pengajar di Kampus Merah, Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan gaji sebesar Rp80.000,- ketika itu. Hamid Paddu merasa merdeka dan sesuai dengan citanya sebagai sosok yang kritis dan idealis.
Padahal saat fresh graduate, Hamid Paddu berhasil lolos seleksi di tiga tempat. Yakni di Unhas, di Bank Niaga dan Bank BRI. Saat wawancara dengan pihak perbankan, Hamid ditawari gaji sebesar Rp800 ribu. Jumlah yang sudah cukup besar pada masa tahun 1980-an. Apalagi masih berstatus fresh graduate.
Ayahnya yang seorang saudagar truk di Makassar juga tak senang dengan keputusan Hamid Paddu. Dia bahkan memintanya untuk bekerja di perusahaannya dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji seorang dosen.
Hamid diiming-imingi gaji sebesar Rp750 ribu asal mau bekerja di perusahaan ayahnya. Pekerjaannya pun tidak sulit. Hanya berdiri di kantor ayahnya. Tak perlu melakukan apa-apa. Cukup berdiri saja, sudah digaji. Asalkan tak menjadi PNS.
Ayahnya memang sangat berharap agar Hamid Paddu menjadi penerus bisnis yang dibangunnya. Hamid adalah anak lelaki satu-satunya. Hanya dia yang dianggap paling tepat untuk meneruskan bisnis perdagangan truk. Saat itu masih minim pelaku usaha jual beli truk. Bisa dihitung jari.
Ayahnya memang mendidik Hamid untuk menjadi penerusnya. Itu sebabnya ayahnya setuju-setuju saja ketika Hamid memilih untuk kuliah di Fakultas ekonomi Unhas. Toh jurusan itu berkaitan dengan bisnis.
Namun ternyata, kuliah di Fakultas Ekonomi malah membuatnya semakin larut dalam dunia akademik dan organisasi. Bagi Hamid, kepuasan dalam dunia akademik tak bisa diukur dengan materi.
“Saya beranggapan bekerja di Industri itu seperti mesin. Pergi pagi sebelum matahari terbit dan pulang saat matahari sudah terbenam. Interaksi dengan manusia sangat minim. Bahkan saya mendengar saat itu bahwa karena begitu sibuknya, kadang anak sendiri menganggap ayahnya sebagai om. Itu karena jarang bertemu. Menurut saya itu kurang human,” ujarnya di ruang kerjanya di Gedung Pascasrajana Fakultas Ekonomi.
Jiwanya sudah menyatu dengan kehidupan kampus. Sejak dari awal menjadi mahasiswa baru hingga mengenakan toga. Berbagai organisasi dijajakinya. Bukan hanya sekadar sebagai pengurus biasa.
Tetapi juga mampu menempatkan dirinya sebagai top leader di organisasi. Seperti menjadi ketua senat mahasiswa. Dia juga aktif di organisasi eksternal seperti HMI.
Kecintaannya bergelut di dunia aktivis bukan hanya dirasakan pada saat kuliah. Itu dimulai sejak dia masih SD. Dia sudah diajar untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dia hidup bersama komunitasnya, utamanya di sekitar lingkungan Masjid Raya Makassar.
Di situ dia bergaul, belajar dan bersosialisasi dengan penduduk sekitar. Bukan hanya terhadap orang yang memiliki status ekonomi yang sejajar dengannya, tapi juga dengan kalangan jelata. Begitu juga dengan tetangganya yang non-muslim. Dia pun tak sungkan untuk bergaul bersama mereka.
Di Masjid Raya-lah Hamid mula-mula aktif dalam kegiatan sosial. Di situ dia banyak berhubungan dengan banyak pihak. Di situ pula dia belajar agama. Lalu lanjut ke sekolah di SMP 6 Makassar dan SMAN 1 Makassar. Di sekolah dia juga tak luput dari berkegiatan di organisasi intra sekolah. Balap Motor
Saat sekolah itu, Hamid punya kegemaran otomotif di usianya yang masih belia. Dia senang bergabung dengan komunitas ‘pembalap motor’. Dia memang dibekali kendaraan motor oleh ayahnya.
“Kita punya geng motor dulu. Suka balap-balap motor. Tetapi tidak sama dengan geng motor saat ini,” ujarnya menceritakan hobbinya saat masih belia dulu.
Namun hobi balapan motor itu tak berlanjut ke jenjang profesional. Masuk ke jenjang kuliah, perlahan dia mulai meninggalkan itu. Di Kampus dia lebih banyak menghabiskan waktu di organisasi. Lebih cenderung ke arah perjuangan idealisme. Sehingga tak jarang Hamid banyak terlibat pada kegiatan-
kegiatan demonstrasi di kampus.
Pernah satu ketika, ketika usai melakukan aksi demo, dirinya dan teman-temannya sesama aktivis dicari oleh aparat. Sehingga dia bersama temannya harus bersembunyi di rumah orang tuanya.
Idealisme itu pulalah yang membawanya untuk bergabung di media cetak. Dia bersama Aidir Amin Daud dan beberapa aktivis lainnya bergabung menjadi wartawan di Harian Fajar. Saat itu masih berkantor di Jl Ahmad Yani.
Meski tak lama, namun Hamid sempat merasakan bagaimana proses perjuangan membangun media cetak itu. “Jadi boleh dikata, kami itu adalah generasi awal yang turut mengalami perjuangan membangun pada masa-masa awal. Belum besar seperti sekarang ini,” tambahnya.
Pengalaman jurnalistik itu nampaknya membekas di kehidupan Hamid. Keahliannya menulis tak dilupakannya. Meski tak berprofesi sebagai wartawan, namun karya tulisnya sering kali dimuat di berbagai media nasional maupun lokal.
Hamid sering kali mengisi kolom-kolom opini di beberapa media. Dia dikenal luas sebagai seorang ekonom, dimana pandangannya banyak menjadi rujukan. Dia pun sering kali menjadi nara sumber yang diundang untuk menjadi pembicara di media-media terkait ekonomi, perbankan dan keuangan daerah.
Mengenai keuangan daerah, jauh sebelum reformasi, sebelum disentralisasi keuangan pemerintah daerah, Hamid dan kawan-kawannya sudah giat mendiskusikan masalah itu. Bersama dengan aktivis- aktivis dari universitas-universitas di pulau Jawa.
“Lima belas tahun sebelum reformasi, kami sudah mendiskusikan itu. Bagaimana agar keuangan daerah tidak disentralisasi, karena menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di daerah. Dulu menerapkan teori trickle-down effect,” ujarnya.
Pemikirannya terkait dengan disentralisasi itulah yang membawanya terlibat masuk dalam kementrian sebagai konsultan untuk merancang System disentralisasi keuangan daerah yang kini sudah diterapkan.
Pengawas Pengelola Dana Haji
Hamid Paddu berhasil lolos menjadi anggota dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dia bersama KH Marsudi Syuhud, Mohammad Hatta, Muhammad Akhyar Adnan, dan Suhaji Lestiadi ditunjuk oleh pemerintah mengawasi pengelolaan dana haji.
Tetapi, peran dewan pengawas tak hanya sekadar berperan mengawasi, tetapi juga aktiva memberikan persetujuan atas operasional BPKH. Menurutnya, ini berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya dimana pengawas mengambil posisi pasif.
Di BPKH, malah dewan pengawas memiliki peran aktif, karena di dewan pengawaslah yang menandatangani usulan operasional badan pengelola. Sehingga pertanggungjawaban pengelolaan itu juga kebali ke dewan pengawas.
“Kalau misalkan pengelolaan dana itu mengalami kerugian, maka dewan pengawaslah yang bersama- sama melakukan ganti rugi secara tanggung Rene,” ujarnya.
Namun selama periodenya menjadi dewan pengawas, belum pernah terjadi kerugian atas pengelolaan dana haji. Malah pihaknya berhasil mencatatkan keuntungan yang sangat prestisius. Dari hasil pengelolaan Rp160 triliun dana haji, pihaknya bisa mencatatkan keuntungan Rp10 triliun per tahun.
“Kalau dibandingkan dengan lembaga lainnya, mungkin BPKH ini yang paling untung di Indonesia. Dengan dana Rp160 triliun dan sumber daya yang terbatas, kita bisa menghasilkan Rp10 triliun. Rasanya tidak ada lembaga lain yang seperti itu,” ujarnya.
Saat di BPKH inilah, Hamid baru merasakan betapa mahal dan berharganya sebuah tanda tangan. Dimana tanda tangannya senilai Rp3 triliun. Yaitu ketika dia harus menandatangani persetujuan pengelolaan dana yang nilainya mencapai Rp3 triliun. (*)
Biodata:
Prof Dr H Abd Hamid Paddu MA
Profesi : Guru Besar
Riwayat Pendidikan:
SMPN 6 Makassar
SMAN 1 Makassar
1983 S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Indonesia
1992 S2 School of Economic University of Philippines Philipina
S3 Ekonomi Universitas Hasanuddin Indonesia.
Sumber : Buku Tokoh Sulsel 2022-2024
About The Author
