SIGAP PESISIR Resmi Masuk IGA 2026, Inovasi BPBD Makassar Tingkatkan Kecepatan Tanggap Bencana
macassar 
Makassar — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar resmi mendaftarkan inovasi SIGAP PESISIR (Sistem Informasi Gerak Cepat Pesisir) ke ajang tahunan Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Inovasi unggulan yang digagas oleh Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., ini lahir untuk menjawab tantangan utama di wilayah pesisir Kota Makassar, yakni belum tersedianya sistem peringatan dini berbasis komunitas yang terhubung secara real-time dengan kelurahan rawan bencana.
Hasil Teruji: Waktu Respons Dipangkas Drastis dari 90 Menit ke 15 Menit
Melalui pengintegrasian Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu, jejaring Kelurahan Tangguh Bencana (KALTANA), Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), serta dashboard pemantauan digital, SIGAP PESISIR terbukti membawa dampak signifikan.
Hasil uji coba sistem mencatatkan rekor impresif: waktu respons (response time) penanganan bencana yang sebelumnya memakan waktu rata-rata 90 menit kini berhasil dipangkas menjadi hanya 15 menit.
“Kecepatan respons adalah faktor yang menentukan keselamatan jiwa. Dengan memangkas waktu respons dari 90 menit menjadi 15 menit, kita membuktikan bahwa inovasi berbasis kebutuhan riil mampu memberikan dampak nyata. Harapan kami, SIGAP PESISIR dapat menjadi referensi nasional bagi daerah pesisir di Indonesia,” tegas Kepala BPBD Makassar, Fadli Tahar.
Berawal dari Proyek Perubahan PKN II LAN Makassar
SIGAP PESISIR dikembangkan sebagai bagian dari Proyek Perubahan (Proper) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
Proyek ini telah melalui tahapan Uji Proyek Perubahan di hadapan Kepala Pusjar SKMP LAN Makassar, Dr. Muhammad Aswad, M.Si., serta didampingi secara intensif oleh Coach PKN II, Nurwahyud Anti, S.S., M.HRM.IR.
Melalui keikutsertaan dalam IGA 2026, Pemkot Makassar berharap model tata kelola kebencanaan berbasis komunitas ini tidak hanya mengharumkan nama kota di tingkat nasional, tetapi juga dapat direplikasi oleh berbagai pemerintah daerah pesisir lainnya di Indonesia demi membangun ketangguhan bencana yang inklusif. (*)
About The Author
