JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat portofolio pembiayaan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) sebesar Rp78,6 triliun per Juni 2026. Nilai tersebut setara dengan 23,1 persen dari total pembiayaan perseroan, tumbuh 7,09 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Portofolio tersebut terdiri atas green financing atau pembiayaan hijau sebesar Rp17,4 triliun dan social financing atau pembiayaan sosial sebesar Rp61,2 triliun.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta, mengatakan pengembangan pembiayaan ESG merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendorong bisnis berkelanjutan. BSI menerapkan tiga pilar ESG, yakni sustainable banking, operation & beyond banking, serta business enablers.

“Kami membuktikan bahwa komitmen terhadap bisnis berkelanjutan membuat portofolio bisnis menjadi nyata dan tumbuh sehat,” ujar Bob.

Menurut dia, keberlanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, perlindungan lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

BSI Perkuat Pendanaan Berkelanjutan
Selain melalui pembiayaan, BSI memperkuat pendanaan berkelanjutan melalui penerbitan sustainable sukuk. Dalam bahan keterangan pers, perseroan menyebut total penerbitan instrumen tersebut mencapai Rp8 triliun dari total penerbitan sukuk berkelanjutan senilai Rp10 triliun.

BSI juga meluncurkan sustainability-linked financing senilai Rp1,5 triliun untuk proyek Tol Bali Mandara. Instrumen ini menjadi bagian dari upaya perseroan mengembangkan pembiayaan yang dikaitkan dengan aspek keberlanjutan.

“Bagi BSI, keberlanjutan merupakan bagian dari amanah untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas. Karena itu, pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, tata kelola yang baik, serta penciptaan nilai ekonomi yang inklusif,” kata Bob.

Perseroan juga menyebut sejumlah inisiatif di bidang sosial dan lingkungan, antara lain penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), penggunaan kendaraan operasional ramah lingkungan, serta penerapan carbon tracking.

UMKM Menjadi Bagian Strategi Pembiayaan Inklusif
Di sektor ekonomi kerakyatan, BSI menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Pembiayaan kepada segmen ini diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Berdasarkan data yang disampaikan perseroan, segmen UMKM berkontribusi sekitar 16,25 persen terhadap total portofolio pembiayaan BSI. Sementara itu, rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) tercatat sekitar 33,65 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 30 persen.

BSI juga melaporkan adanya peningkatan skala usaha pada sejumlah nasabah UMKM. Sekitar 17 ribu UMKM dari segmen KUR Mikro disebut telah naik ke segmen KUR Kecil dan komersial. Selain itu, sekitar 4.000 UMKM dari segmen KUR Kecil telah masuk ke segmen komersial, sedangkan sekitar 1.000 UMKM lainnya naik dari segmen mikro ke segmen usaha kecil dan menengah (SME).

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha nasabah ke tingkat yang lebih tinggi.

Tata Kelola Menjadi Fondasi Keberlanjutan
BSI menegaskan pengembangan bisnis berkelanjutan perlu didukung penerapan Good Corporate Governance (GCG). Tata kelola perusahaan menjadi landasan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Langkah ini sejalan dengan penguatan Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian,” pungkas Bob.

Melalui pembiayaan ESG, penguatan UMKM, dan pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, BSI menyatakan berupaya menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. (*)