MAKASSAR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat literasi keuangan aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, dan penipuan investasi. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan sekaligus sosialisasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel, Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015, di Makassar.

Kegiatan bertajuk Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi SBR015T2 dan SBR015T4 itu digelar Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara II Makassar, Senin (19/10/2026).

Sekitar 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unit vertikal Kemenkeu, satuan kerja kementerian dan lembaga, instansi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan.

Menurutnya, perluasan akses terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi yang memadai. Kesenjangan keduanya dapat membuat masyarakat lebih rentan menghadapi pinjaman online ilegal, judi online, hingga penipuan berkedok investasi.

Martha juga mengajak ASN menjadi duta literasi keuangan di lingkungan masing-masing. Nilai-nilai lokal Bugis-Makassar, yakni sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi, dapat menjadi landasan untuk saling menghormati, mengingatkan, dan menguatkan dalam membangun perilaku keuangan yang lebih bijak.

Kenali karakteristik investasi sebelum mengambil keputusan
Dalam sesi berikutnya, Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Surat Utang Negara, Arif Prabowo Sulistiono, menjelaskan peran Surat Berharga Negara dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyampaikan bahwa utang merupakan instrumen pembiayaan yang harus dikelola secara hati-hati, bukan tujuan itu sendiri. Karena itu, pemahaman terhadap fungsi dan pengelolaan pembiayaan negara juga menjadi bagian dari edukasi keuangan bagi ASN.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Rena Mustika Tresna, memaparkan karakteristik SBN ritel yang ditujukan bagi investor individu warga negara Indonesia.

SBR015 merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara yang menawarkan kupon mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, calon investor tetap perlu memahami ketentuan produk sebelum membeli. SBR015 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Meski tersedia fasilitas pencairan awal atau early redemption, jumlah yang dapat dicairkan dibatasi maksimal 50 persen dari kepemilikan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap karakteristik produk, jangka waktu investasi, dan aturan pencairan menjadi bagian penting sebelum seseorang memutuskan menempatkan dana.

Kupon SBR015 ditawarkan mulai 6,75 persen
Dalam sosialisasi tersebut, Kemenkeu juga menjelaskan dua pilihan tenor SBR015. Seri SBR015T2 menawarkan kupon 6,75 persen per tahun dengan jatuh tempo 10 Oktober 2028. Sementara SBR015T4 menawarkan kupon 6,85 persen per tahun dengan jatuh tempo 10 Oktober 2030.

Pembelian minimum ditetapkan Rp1 juta. Batas maksimal pemesanan sebesar Rp5 miliar untuk SBR015T2 dan Rp10 miliar untuk SBR015T4. Kupon dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan, dengan pembayaran kupon pertama dijadwalkan pada 10 Desember 2026.

Pemesanan dilakukan secara daring melalui mitra distribusi resmi. Periode penawaran dalam siaran pers dijadwalkan berlangsung hingga 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.

Kemenkeu menyediakan informasi mengenai SBN ritel melalui situs resmi kemenkeu.go.id/sbr.

Melalui edukasi ini, ASN diharapkan semakin memahami pengelolaan keuangan dan mampu mengenali risiko sebelum mengambil keputusan finansial. Peningkatan literasi juga diharapkan mendorong mereka membantu menyebarkan informasi keuangan yang benar di lingkungan kerja maupun masyarakat.