Skandal Emas Ilegal Rp 992 Triliun: Kemen ESDM Buru “Hak Negara” yang Hilang

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat merespons temuan fantastis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI). Nilai transaksi ilegal ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 992 triliun.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengonfirmasi telah melakukan pertemuan khusus dengan Deputi Analisa dan Pengawasan PPATK pada Jumat (30/1/2026) untuk membedah lapisan transaksi yang sangat kompleks ini.

• SPMB Makassar 2026 Dibuka 8 Juni, Disdik Minta Orang Tua Segera Buat Akun dan Siapkan Dokumen
• Bank Sulselbar Pertahankan Peringkat idA+ dengan Outlook Stabil dari Pefindo
• TPA Antang Bersolek: Tambang Berizin Pasok Tanah Urug, Pemkot Makassar Pastikan Pembenahan Sesuai Aturan Menuju Sanitary Landfill
• Mubes KKIB Sulselbar Sahkan Prof Sumbangan Baja Pimpin Kembali Hingga 2031, Fokus pada Data Warga Buton dan Infrastruktur Pemakaman
• Pelantikan Pengurus IKA FSIKP UMI 2026-2031 Jadi Momentum Penguatan Jaringan Alumni dan Kontribusi untuk Almamater

Anatomi Perputaran Dana (Periode 2023-2025)

Data PPATK menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

• Total Transaksi: Rp 992 Triliun.
• Dugaan PETI Langsung: Rp 185,03 Triliun (tersebar di Papua, Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera).
• Green Financial Crime (GFC): Rp 517,47 Triliun (aliran emas ilegal menuju pasar luar negeri).
• Modus Operandi: Transaksi dilakukan berlapis (multi-layer) menggunakan pihak ketiga untuk mengaburkan asal-usul dana dan menghindari deteksi otoritas.

Mengembalikan Hak Negara

Wamen ESDM menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengidentifikasi mana dari perputaran dana tersebut yang seharusnya masuk ke kas negara dalam bentuk royalti, pajak, maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Transaksi keuangan kan sangat detail. Kami harus memastikan mana yang menjadi hak negara, apakah di layer pertama, kedua, atau yang menggunakan pihak lain, itu harus bisa diterima oleh negara,” tegas Yuliot Tanjung.

Kejahatan Lingkungan Global (GFC)

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengategorikan sebagian besar transaksi ini sebagai Green Financial Crime (GFC). Emas hasil tambang ilegal di berbagai pulau di Indonesia diduga “dicuci” dan didistribusikan ke pasar internasional, sehingga merusak ekosistem lingkungan sekaligus merugikan devisa negara. (*)

📊 Ringkasan Temuan PPATK 2025

About The Author

macassar

See author's posts