Atasi Mismatch Lulusan, Menaker Tekankan Kolaborasi Kampus dan Industri

Ada mismatch yang menjadi PR kita bersama. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan, namun seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah mengapa kampus harus selalu dekat dengan industri

macassar Agustus 6, 2026 (Last updated: Agustus 6, 2026)

KENDARI — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan dunia industri guna mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, data menunjukkan sekitar 33,5 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja di luar bidang ilmunya.

“Ada mismatch yang menjadi PR kita bersama. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan, namun seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah mengapa kampus harus selalu dekat dengan industri,” tegas Menaker Yassierli saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).

Strategi Transformasi Perguruan Tinggi

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Menaker mendorong kampus melalukan transformasi pendidikan melalui beberapa langkah krusial:

Sertifikasi Profesional: Mendorong kepemilikan sertifikasi kompetensi di samping ijazah akademik.
Penguatan Soft Skills: Membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi, empati, kolaborasi, dan critical thinking yang tidak bisa digantikan oleh Artificial Intelligence (AI).
Konsep M-Shaped: Mengembangkan kombinasi beberapa kompetensi spesifik yang ditopang satu kompetensi umum agar lulusan lebih adaptif.
Pengembangan Pola Pikir: Menanamkan Growth Mindset, Future Mindset, dan Innovation Mindset mengingat 39 persen keahlian diproyeksikan berubah dalam enam tahun ke depan.

Pengembangan Program Pemagangan dan Pelatihan

Sebagai langkah nyata, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas cakupan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) pada 2026 dengan target 150.000 peserta—naik 50.000 dari tahun sebelumnya. Peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum selama enam bulan serta pengalaman kerja langsung di industri.

Selain itu, menyikapi koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kemnaker resmi mendongkrak kuota pelatihan dan sertifikasi gratis BNSP di wilayah Sultra dari 2.000 menjadi 10.000 penerima manfaat pada tahun ini. (*)